JAKARTA – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menetapkan biaya layanan (service fee) dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis, termasuk minyak sawit, sebesar single digit US$ per ton. Pengumuman resmi biaya layanan DSI dijadwalkan pada Desember 2026, dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. DSI memastikan kehadirannya tidak akan menjadi penghambat kinerja pelaku usaha di sektor SDA.
Chief Executive Officer (CEO) DSI Luke Thomas Mahony menegaskan bahwa mekanisme ekspor satu pintu untuk SDA sawit tidak akan menghambat industri. Sebaliknya, mekanisme yang akan berlaku pada 1 Januari 2027 ini justru berpotensi menguatkan posisi sawit di pasar global.
“Kehadiran perusahaan DSI dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru bagi pengusaha. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke Thomas Mahony, mengibaratkan dengan Candi Bentar di Bali yang tak memiliki pintu namun menjadi penanda masuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Luke saat pembukaan The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (13/11/2026). Selain memastikan tidak menjadi penghambat industri, DSI juga tengah mendorong platform tata kelola sawit yang lebih baik.
Menurut Luke, sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni 2026, DSI telah aktif menyerap aspirasi pelaku usaha. Ia menjamin mekanisme baru tersebut tidak akan mendisrupsi rantai bisnis yang sudah berjalan. “Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya.
Selain menjamin kelancaran arus ekspor, DSI memberikan sinyal positif terkait biaya jasa/layanan (service fee) yang sempat menjadi tanda tanya besar di kalangan pengusaha. Luke membocorkan bahwa tarif pungutan tersebut dipastikan tidak akan memberatkan. “Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya akan mencapai single digit dolar per ton,” ungkapnya.
DSI berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), bahkan setelah kebijakan itu resmi diimplementasikan tahun depan. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luke menjelaskan bahwa DSI memposisikan diri sebagai penguat ekosistem industri sawit nasional melalui tiga peran utama, alih-alih mempersulit. Pertama, sebagai data integrator untuk mempermudah ketertelusuran (traceability) alur ekspor. Kedua, sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gapki dalam memperluas akses pasar. Ketiga, sebagai governance platform, yaitu membangun sistem dan standar guna mempercepat kelancaran ekspor.
“Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelas Luke. Terkait kekhawatiran soal keamanan informasi bisnis, Luke menjamin privasi data ekspor yang dihimpun akan dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi. Basis data yang kuat diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi global, sekaligus membantu petani rakyat menjangkau negara tujuan ekspor baru.
Komentar