Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Tobat Ekologis Nasional dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan komitmen nyata Indonesia di tingkat nasional untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu ekologis.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Jumhur saat berpidato di Forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di hadapan para menteri dan delegasi dari negara-negara anggota OKI. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara anggota OKI dalam mewujudkan masa depan bumi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Menteri Jumhur menekankan urgensi perubahan iklim yang kini telah bergeser dari sekadar isu lingkungan menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan, air, kesehatan masyarakat, dan mata pencaharian global. Ia menyoroti bahwa negara berkembang dan komunitas rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampak terberat dari krisis iklim, meskipun kontribusi emisi karbon mereka tergolong kecil.
“Perubahan iklim bukan lagi sekadar masalah lingkungan. Ini adalah tantangan yang terus berkembang, yang mengancam ketahanan pangan dan air, kesehatan masyarakat, ekosistem, serta mata pencarian penduduk,” tegas Jumhur.
Lebih lanjut, Menteri Jumhur mengaitkan isu ekologi dengan nilai-nilai spiritual, khususnya ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Merujuk pada Surah Ar-Rum ayat 41, ia mengingatkan bahwa berbagai bencana dan kerusakan lingkungan di bumi merupakan akibat dari tindakan dan keserakahan manusia.
“Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan dipandang bukan sekadar kebijakan birokratis semata, melainkan sebuah kewajiban moral bagi generasi masa kini maupun masa depan,” ujar Menteri Jumhur.
Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur juga memaparkan tiga pilar strategis untuk aksi iklim kolektif OKI. Indonesia mendorong negara-negara anggota OKI untuk memperkuat solidaritas dan menerjemahkan nilai-nilai bersama ke dalam program kolaboratif di tiga bidang utama.
Pilar pertama adalah memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim melalui peningkatan kerja sama dalam penilaian risiko iklim, penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, pemulihan ekosistem, serta penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions).
Pilar kedua adalah memajukan keadilan iklim (Climate Justice) dengan memperkuat akses terhadap pendanaan iklim, transfer teknologi, serta penanganan kerugian dan kerusakan (loss and damage) melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan triangular.
Selanjutnya, pilar ketiga berfokus pada pemberdayaan masyarakat inklusif. Tujuannya adalah untuk memastikan perempuan, kaum muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal berperan aktif sebagai partisipan, bukan hanya sebagai objek penerima bantuan dalam setiap perumusan kebijakan iklim.
Komentar