NUSA DUA – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menetapkan biaya layanan (service fee) dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis, termasuk minyak sawit, sebesar single digit US$ per ton. Pengumuman resmi biaya layanan DSI dijadwalkan pada Desember 2026 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. DSI juga menegaskan komitmennya untuk tidak menjadi penghambat kinerja pelaku usaha di sektor SDA.
Chief Executive Officer (CEO) DSI, Luke Thomas Mahony, menyatakan bahwa mekanisme ekspor satu pintu untuk SDA sawit tidak akan menjadi hambatan bagi industri. Sebaliknya, mekanisme yang akan berlaku pada 1 Januari 2027 tersebut justru diprediksi dapat memperkuat posisi sawit di pasar global.
Kehadiran DSI dalam tata kelola ekspor sawit dirancang untuk memperlancar arus barang ke pasar global, bukan menciptakan rintangan baru. “Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke Thomas Mahony.
Luke menyampaikan hal tersebut saat pembukaan The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (13/11/2026). Selain memastikan tidak menghambat industri, DSI juga tengah mendorong platform tata kelola sawit yang lebih baik.
Menurut Luke, sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni 2026, DSI secara aktif menyerap aspirasi dari para pelaku usaha. Ia memastikan bahwa mekanisme baru ini tidak akan mendisrupsi rantai bisnis yang sudah berjalan. “Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya.
Selain menjamin kelancaran arus ekspor, DSI juga memberikan sinyal positif terkait biaya jasa/layanan (service fee) yang sempat menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengusaha. Luke membocorkan bahwa tarif pungutan tersebut dipastikan tidak akan memberatkan. “Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar per ton,” ungkapnya.
DSI akan terus membuka ruang dialog bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), bahkan setelah kebijakan tersebut resmi diimplementasikan tahun depan. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luke menjelaskan bahwa DSI memposisikan diri sebagai penguat ekosistem industri sawit nasional melalui tiga peran utama, alih-alih mempersulit.
Tiga Peran Utama DSI
Pertama, DSI berperan sebagai data integrator untuk mempermudah ketertelusuran (traceability) alur ekspor.
Kedua, DSI bertindak sebagai market enabler yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gapki dalam memperluas akses pasar.
Ketiga, DSI membangun governance platform, yaitu sistem dan standar guna mempercepat kelancaran ekspor. “Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelas Luke.
Terkait kekhawatiran mengenai keamanan informasi bisnis, Luke menjamin bahwa privasi data ekspor yang dihimpun akan dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi. Ke depan, basis data yang kuat tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar pangan dan energi global, sekaligus membantu petani rakyat menjangkau negara tujuan ekspor baru.
Komentar