ADB Ungkap Kebutuhan Investasi Infrastruktur Asia Tenggara Capai US$7,1 Triliun

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan Asia Tenggara butuh investasi infrastruktur senilai US$7,1 triliun hingga 2040 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

ADB Ungkap Kebutuhan Investasi Infrastruktur Asia Tenggara Capai US$7,1 Triliun
Presiden Asian Development Bank (ADB), Masato Kanda. (Foto: ADB)

Asia Tenggara membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$ 7,1 triliun hingga tahun 2040 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan energi, serta membangun perekonomian yang terhubung dan berketahanan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Menurut laporan ADB yang berjudul The $7 Trillion Challenge: Building Tomorrow’s Asean, kebutuhan infrastruktur tahunan kawasan ini diperkirakan mencapai US$ 476 miliar pada periode 2026 hingga 2040. Angka tersebut setara dengan 8,7% dari produk domestik bruto (PDB) kawasan.

Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa permintaan infrastruktur modern terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta konektivitas digital yang semakin masif. Saat ini, investasi dari pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 45% dari total kebutuhan, menyisakan kesenjangan pembiayaan yang signifikan.

Presiden ADB, Masato Kanda, menekankan pentingnya investasi ini untuk masa depan Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan kawasan ini bergantung pada pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan ke depan, mulai dari penyediaan listrik yang andal hingga kemudahan akses pasar.

“Investasi ini juga harus dibangun agar memberikan manfaat jangka panjang. ADB akan membantu pemerintah menghadirkan proyek-proyek yang dapat dipercaya investor dan diandalkan masyarakat,” ujar Masato Kanda dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (10/11/2026).

Sektor ketenagalistrikan dan transportasi menjadi dua sektor yang paling membutuhkan investasi, masing-masing sebesar US$ 3,6 triliun dan US$ 2,5 triliun. Keduanya mencakup 85% dari total kebutuhan infrastruktur di Asia Tenggara.

Investasi di sektor ketenagalistrikan difokuskan untuk perluasan pembangkitan, transmisi, dan penyimpanan listrik. Selain itu, penguatan interkoneksi lintas batas dalam kerangka Asean Power Grid juga menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan energi, mendukung penggunaan energi bersih, dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan global.

ADB meluncurkan Pan-Asia Power Grid Initiative pada Mei lalu untuk memperluas perdagangan listrik dan konektivitas lintas batas di seluruh Asia dan Pasifik, yang berlandaskan pada Asean Power Grid.

Sementara itu, di sektor transportasi, jalan raya masih menjadi kebutuhan investasi terbesar dengan perkiraan hampir US$ 2 triliun. Namun, perkeretaapian dan bandar udara menunjukkan pertumbuhan kebutuhan investasi yang paling pesat. Pembangunan jaringan transportasi terpadu dan konektivitas lintas batas diharapkan dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Asia Tenggara di pasar global.

Infrastruktur digital juga memerlukan tambahan investasi sebesar US$ 584 miliar, termasuk untuk pengembangan jaringan pita lebar (broadband) dan pusat data. “Investasi ini akan sangat penting untuk memperkuat konektivitas digital kawasan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mendukung Asean Digital Economy Framework Agreement,” jelas Masato Kanda.

Program Asia-Pacific Digital Highway ADB senilai US$ 20 miliar, yang juga diluncurkan pada Mei, akan membiayai jaringan serat optik, kabel bawah laut, titik pertukaran internet (internet exchange point), dan pusat data regional hingga 2035.

Untuk sektor kesehatan, dibutuhkan tambahan investasi sebesar US$ 227 miliar hingga 2040. Investasi ini akan mencakup pembangunan sekitar 49 ribu fasilitas kesehatan baru, terutama pusat layanan kesehatan primer, guna memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan kawasan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan di masa mendatang.

Laporan tersebut mengidentifikasi kurangnya proyek yang dipersiapkan dengan baik sebagai hambatan utama dalam menarik investasi swasta. ADB menyerukan penyiapan proyek yang lebih matang, regulasi yang dapat diprediksi, serta pengadaan yang transparan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan ini.

Laporan ini mencakup seluruh 11 anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. ADB berkomitmen untuk membantu mewujudkan prioritas regional menjadi investasi yang layak dibiayai bank (bankable) melalui berbagai instrumen pembiayaan, penyiapan proyek, pengetahuan, dan koordinasi regional.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *