Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama Wagub Krisantus Kurniawan serta Sekda menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairung Sari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (20/1/2026).SUARALANDAK/SK
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Raperda APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 sebelumnya telah memperoleh persetujuan DPRD, kemudian disempurnakan sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi akselerator pembangunan di Kalimantan Barat. Seluruh perangkat daerah diminta segera merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD telah menetapkan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,22 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor prioritas pembangunan.
APBD 2026 merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar melalui mekanisme penyusunan yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam struktur APBD 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp5,97 triliun, sementara Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp6,22 triliun. Adapun Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp300 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp522 miliar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan akan melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan kembali alokasi dana tersebut. Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga mendorong efisiensi dan penyesuaian program, serta memprioritaskan perbaikan fasilitas publik, seperti penerangan jalan umum, serta mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional di titik-titik strategis.
Dengan ditetapkannya APBD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
