Ketapang (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi meluncurkan Sekolah Rakyat yang berlokasi di kompleks Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan, Selasa (30/9/2025). Program ini menjadi perintis di Kalimantan Barat, selain satu lokasi lain yang telah beroperasi di Kota Pontianak.
Seorang siswa tersenyum saat diajak tos oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo di sela peluncuran Sekolah Rakyat, Selasa (30/9/2025).SUARALANDAK/SK
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini, sebanyak 72 siswa telah terdaftar dari kuota 100 orang.
“Ini memang masih bangunan sementara. Tahun depan akan dibangun permanen di Kecamatan Nanga Tayap di atas lahan seluas tujuh hektar milik Pemda. Lokasinya strategis, berada di tengah Kabupaten Ketapang,” ungkap Alex.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menjamin kebutuhan penuh para siswa, mulai dari makan dan minum tiga kali sehari, pengasuhan, hingga fasilitas belajar yang memadai.
“Saya tadi sudah keliling melihat fasilitasnya, kalau dibandingkan saat saya sekolah dulu, ini jauh lebih baik,” ujarnya.
Kepala Sekolah Rakyat Ketapang, Kurniawan Widodo, menyampaikan bahwa 72 siswa tersebut berasal dari 18 kecamatan dengan rentang usia 6 hingga 19 tahun. Dari jumlah itu, terdapat 19 siswa tingkat SD dan 53 siswa tingkat SMA.
“Sekolah ini menjadi pusat pendidikan untuk membentuk generasi mandiri, berkarakter mulia, dan berdaya saing, dengan tetap berlandaskan kearifan lokal,” kata Kurniawan.
Ia menambahkan, sebelum masuk asrama, seluruh siswa telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kedondong. Saat ini, sekolah dikelola oleh 36 tenaga pendidik dan staf, terdiri dari 14 guru, serta pengajar yang didatangkan dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Pontianak, dan Ketapang sendiri.
Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari asrama putra dan putri, ruang makan bersama, ruang kelas untuk SD dan SMA, laboratorium IPA, ruang bahasa, perpustakaan, hingga ruang konseling.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) Ketapang, Albertin Tri Kurniasih, menegaskan Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu.
“Seragam, biaya sekolah, makan minum, semuanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Tidak ada pungutan sama sekali,” tegasnya.
Meski sudah diluncurkan, Asih menyebut kuota masih terbuka untuk siswa baru.
“Kami masih menampung calon siswa lain yang ingin bersekolah di Sekolah Rakyat, sesuai arahan dari Kemensos,” jelasnya.
Perwakilan Kementerian Sosial RI, Mochtar Afandi, menjelaskan bahwa secara nasional akan ada 165 titik Sekolah Rakyat. Sebanyak 100 titik telah beroperasi sejak Juli–Agustus 2025, sementara 65 titik lain, termasuk di Ketapang, baru dimulai pada akhir September 2025.
“Khusus di Kalbar, ada dua lokasi, yakni di Pontianak sebagai pusat untuk 13 kabupaten/kota, dan di Ketapang dengan empat rombongan belajar,” tutupnya.[SK]
