"Kepada para kades agar data tersebut benar-benar valid sehingga kita tidak di salahkan, "tegas bupati saat rapat koordinasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin, belum lama ini.
Karolin menegaskan bahwa data tersebut seharusnya di update minimal setahun sekali.
"Data yang akan di validadi ini sekitar 10.000 rumah tangga miskin artinya ada 10.000 formulir yang akan di cetak print, karena satu Kk ada dua lembar blanko maka harus di print 20.000 lembar, dzn itu jangan di poto copi, harus di print out, "tegas Karolin.
Menyinggung masalah dana desa, bupati meminta kepada para kades agar jangan lupa membayar pajak, itu penting.
"Terkait dengan penggunaan dana fisik desa yang di gunakan untuk pembelian material terutama pasir dan batu, itu harus ada izin tambang golongan C, "ujarnya.
Penulis: Ya Habijan
Editor: Kundori
Disiarkan: Radio Suara Landak 98fm
