Pemerintah tengah memproses pemutakhiran data untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyelesaikan tahap akhir terkait data penerima bantuan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa data penerima BSU akan kembali divalidasi dan diverifikasi sebelum data final ditetapkan. “Saat ini, prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Persyaratan untuk menjadi penerima BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2026 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total pembayaran sekaligus sebesar Rp 900.000. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait terus menyelesaikan proses penyaluran BSU ini.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan di-cleansing,” tambah Yassierli.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa peserta yang berhak menerima BSU adalah mereka yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Adapun kriteria pekerja/buruh yang memenuhi syarat sebagai penerima BSU meliputi warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga harus terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Selain itu, besaran gaji atau upah yang diterima tidak boleh melebihi Rp 3,5 juta per bulan, atau setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMP/UMK) di wilayah masing-masing.
“Untuk BSU, semua yang digaji di bawah Rp 3,5 juta itu akan diberikan BSU sekarang datanya masih di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.
Gaji atau upah yang menjadi acuan adalah gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen gaji yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Khusus bagi pekerja/buruh yang bekerja di daerah dengan UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas gaji/upah akan disesuaikan dengan UMK setempat, yang dibulatkan ke atas hingga mencapai ratusan ribu rupiah penuh.
Komentar