Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk memerintahkan kampanye militer terhadap Kuba sebelum masa jabatannya berakhir. Pernyataan ini muncul di saat pemerintahan Trump menarik diri dari pembicaraan diplomatik terkait perang dengan Iran menyusul kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu AS baru-baru ini.
Dalam wawancara di program radio The Hugh Hewitt Show, Trump mengungkapkan keinginannya untuk “menyelesaikan urusan Kuba” sebelum meninggalkan Gedung Putih. Ia turut menyebut nama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang orang tuanya merupakan imigran asal Kuba, sebagai sosok yang sangat antusias untuk menjalankan misi tersebut.
“Ya, saya ingin menyelesaikan urusan Kuba sebelum saya pergi. Dan kita memiliki orang yang sangat baik dan berbakat untuk Kuba bernama Marco. Karena orang tua Marco berasal dari sana, Marco Rubio, orang tuanya berasal dari Kuba seperti yang mungkin Anda ketahui, dan dia akan sangat senang melakukannya,” ujar Trump kepada Hewitt ketika ditanya apakah ia akan mengerahkan kekuatan militer untuk membebaskan Kuba.
Trump menyebut Kuba sebagai negara “gagal” dan mengaku terus memantau situasi di pulau tersebut dengan saksama. Ia juga menyinggung basis dukungan elektoralnya yang kuat di kalangan warga keturunan Kuba-Amerika di negara bagian Florida.
“Saya ingin bisa melakukannya. Saya memenangkan 94% suara warga Kuba di Florida, dan saya rasa saya jauh lebih populer sekarang dibandingkan saat itu. Terus terang, saya ingin melakukannya demi rakyat, demi warga Kuba yang datang ke Amerika setelah diperlakukan dengan sangat buruk,” kata Trump.
Ketika Hewitt mendesak lebih jauh mengenai apakah ia akan menyetujui operasi militer singkat, secara spesifik menanyakan kesiapannya atas sedikit kekuatan militer, sebuah kampanye selama satu minggu. “Saya bersedia, saya tentu akan mempertimbangkan hal itu, ya,” kata Trump.
Gedung Putih Hentikan Negosiasi Diplomatik dengan Iran
Pernyataan Trump mengenai Kuba tersebut disampaikan bertepatan dengan pergeseran pendekatan Gedung Putih terhadap perang berkepanjangan dengan Iran, yang bermula sejak 28 Februari lalu ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer.
Pada Kamis pagi waktu setempat, Trump mengumumkan melalui serangkaian unggahan di platform media sosial Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk menghentikan negosiasi diplomatik dengan Iran. Sebagai gantinya, Vance diminta fokus menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di negara-negara bagian dan kota yang dipimpin Partai Demokrat.
“Kita tidak membutuhkan kesepakatan dengan Iran. Masa-masa itu sudah lama berlalu. Kita sudah menguasai uang mereka, ratusan miliar dolar, dan kita menguasai selat mereka!” tulis Trump.
Pengumuman mendadak tersebut langsung memicu gejolak di pasar keuangan, ditandai dengan melonjaknya harga minyak dunia dan melemahnya indeks saham akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
Arahan baru ini menjadi perubahan haluan drastis bagi JD Vance, yang selama berbulan-bulan memimpin delegasi perunding AS untuk mencapai gencatan senjata dan melanjutkan pembicaraan nuklir. Bahkan, menurut laporan The Wall Street Journal, beberapa hari sebelumnya Vance tengah mempertimbangkan pembicaraan langsung dengan pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyampaikan kepada para menteri luar negeri negara-negara G7 di Paris bahwa Trump memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan militer besar-besaran maupun mengejar penyelesaian diplomatik dengan Iran, melainkan memilih strategi mengisolasi rezim Iran.
Pemerintah AS berulang kali menolak usulan gencatan senjata dari Iran, yang oleh Rubio dicap sebagai usulan yang “keterlaluan, konyol, dan sama sekali tidak realistis”.
Meskipun pekan lalu Trump mengatakan perang dengan Iran “secara efektif telah berakhir” dan AS menahan diri untuk tidak melancarkan serangan lanjutan atas permintaan negara-negara tetangga di Teluk seperti Qatar dan Arab Saudi, AS menegaskan tetap mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz.
Sementara itu, serangan berskala kecil masih terus terjadi; media pemerintah Iran melaporkan adanya serangan AS di Pulau Qeshm awal pekan ini setelah sebelumnya kapal-kapal tanker di Teluk menjadi sasaran serangan Iran.
Dampak Politik Pemilu Paruh Waktu dan Keretakan Internal
Beban ekonomi akibat konflik dengan Iran, termasuk melonjaknya harga bahan bakar minyak di dalam negeri, secara luas dipandang sebagai faktor utama kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu baru-baru ini, yang membuat partai tersebut kehilangan kendali atas Kongres AS.
Beberapa hari sebelum pengumuman Trump pada Kamis, Wakil Presiden JD Vance bahkan secara terbuka melontarkan pandangan yang berbeda dengan presiden terkait dampak politik perang tersebut.
“Alasan kita kalah adalah perang. Jika Anda ingin berargumen hal itu sepadan, bahwa kehilangan kendali atas Senat selama enam tahun ke depan adalah harga yang pantas, silakan saja. Berargumenlah bahwa itu biaya yang layak dibayar. Setuju atau tidak, setidaknya itu jujur. Namun, semua orang tahu mengapa kita kalah,” tulis Vance di platform media sosial X pekan lalu.
Kendati demikian, Trump tetap membela keputusannya dalam konflik melawan Iran dan menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah cara penanganannya.
Hubungan antara AS dan Kuba telah dibayangi ketegangan geopolitik selama lebih dari enam dekade sejak Revolusi Kuba 1959 yang membawa pemerintahan komunis berkuasa dan memicu embargo ekonomi ketat dari Washington.
Di bawah pemerintahan Trump, kebijakan luar negeri AS terhadap Havana kembali diperketat dengan membatalkan sejumlah pelonggaran era pemerintahan sebelumnya, didukung oleh basis pemilih keturunan Kuba-Amerika yang berpengaruh besar di negara bagian kunci Florida.
Di saat bersamaan, keterlibatan militer AS dalam konflik Timur Tengah melawan Iran sejak Februari 2026, termasuk blokade di jalur vital perdagangan energi dunia di Selat Hormuz, telah memicu tekanan inflasi dan kenaikan harga energi global. Dinamika ini menciptakan dilema strategis bagi pemerintahan Trump menjelang akhir masa jabatannya: menyeimbangkan ambisi kebijakan luar negeri yang agresif dengan tuntutan pemulihan ekonomi domestik pascakekalahan di Kongres.
Komentar