JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan penegakan aturan dan regulasi di pasar modal. Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat efektivitas pengawasan pasar.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah bersama para pelaku pasar modal telah mendiskusikan upaya percepatan tindak lanjut atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penegakan aturan. Ia mencontohkan praktik di beberapa negara yang berhasil menindaklanjuti keputusan penegakan aturan dalam kurun waktu singkat, yaitu sekitar satu hingga tiga pekan.
“Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Drajad dalam agenda Penyelarasan Inisiatif Strategis Terkait Perkembangan Industri Pasar Modal di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Drajad mengklarifikasi anggapan mengenai lemahnya pengawasan pasar modal Indonesia. Menurutnya, pengawasan sebenarnya telah berjalan, namun komunikasi mengenai hasil dan tindak lanjut pengawasan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat komunikasi publik terkait keputusan-keputusan pengawasan pasar modal.
Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian menerima laporan perkembangan reformasi pasar modal dari BEI, KPEI, KSEI, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan secara konsisten, terutama dalam aspek transparansi, peningkatan likuiditas, dan efektivitas pengawasan.
“Reformasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjawab perhatian penyedia indeks global, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Jeffrey.
Komentar