JAKARTA – Pemerintah tengah mempersiapkan tiga langkah reformasi pasar modal yang difokuskan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan valuasi perusahaan tercatat, serta melindungi aset para investor. Langkah pembenahan ini dilakukan mengingat peran strategis pasar modal dan pasar keuangan dalam mendukung perekonomian nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait akan menjalankan tiga langkah utama dalam reformasi pasar modal ini.
Langkah pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan tercatat atau listed companies. Upaya ini dilakukan melalui kajian mendalam terhadap berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi serta langkah reformasi yang dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan di bursa.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menugaskan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking. Satgas ini bertanggung jawab menangani deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor ekonomi. “Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan, kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya,” ucap Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).
Dradjad merinci, sejumlah pemangku kepentingan pasar modal telah menyampaikan berbagai usulan kebijakan untuk mendukung peningkatan valuasi emiten. Usulan tersebut mencakup kebijakan di bidang perpajakan, bea masuk, ekonomi hijau, serta sektor ekonomi riil.
Kedua, pemerintah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran atau pelanggaran di pasar modal. Menurut Dradjad, BEI selama ini telah menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam menjalankan penegakan hukum.
Meski demikian, pemerintah memberikan saran dan rekomendasi agar BEI meningkatkan komunikasi kepada publik mengenai berbagai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan. “Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut,” tutur Dradjad.
Langkah ketiga adalah meningkatkan edukasi kepada para pemangku kepentingan dan investor mengenai pasar keuangan. Pemerintah menilai tingkat literasi pasar modal di berbagai kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama mengingat peran pasar modal yang semakin krusial bagi perekonomian nasional.
Dradjad mengungkapkan, berdasarkan kelompok usia, sekitar 15% penduduk usia produktif telah masuk ke pasar modal dan pasar keuangan. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dapat terus meningkat sehingga semakin banyak penduduk yang memanfaatkan pasar keuangan sebagai salah satu sarana investasi. “Kami berharap akan lebih banyak lagi yang masuk di pasar keuangan, sebagai salah satu sumber untuk investasi mereka,” terang dia.
Lebih lanjut, pemerintah memandang pasar modal tidak lagi sekadar menjadi sarana bagi emiten untuk menghimpun dana, tetapi juga menjadi salah satu instrumen investasi dan sarana menabung bagi masyarakat. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya pelaku ekonomi yang menempatkan investasinya di pasar modal. Dengan demikian, pergerakan naik dan turunnya bursa akan berpengaruh besar terhadap perubahan nilai aset investor yang telah berinvestasi di pasar modal.
“Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” kata Dradjad.
Komentar