Pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia sebagai salah satu pilar strategis penjaga laju perekonomian nasional. Langkah ini diambil mengingat peran krusial pasar modal dan pasar keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan mengimplementasikan tiga strategi utama dalam reformasi pasar modal. Strategi pertama berfokus pada peningkatan valuasi perusahaan tercatat (listed companies).
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tengah mengkaji berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi dan reformasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menugaskan Satuan Tugas Debottlenecking untuk memimpin upaya deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor ekonomi. “Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan, kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya,” ujar Dradjad dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).
Dradjad menambahkan, para pemangku kepentingan di pasar modal telah mengajukan berbagai usulan, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, bea masuk, ekonomi hijau, dan sektor ekonomi riil.
Strategi kedua adalah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mempercepat proses pengambilan keputusan ketika terdeteksi adanya indikasi ketidakwajaran atau pelanggaran. BEI dinilai telah menunjukkan efektivitas yang baik dalam penegakan hukum. Namun, pemerintah juga memberikan saran agar BEI meningkatkan komunikasi publik mengenai aktivitas penegakan hukum yang telah dilakukan. “Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut,” tutur Dradjad.
Strategi ketiga menitikberatkan pada peningkatan edukasi bagi para pemangku kepentingan dan investor mengenai pasar keuangan. Pemerintah menyadari bahwa tingkat literasi masyarakat terkait pasar modal masih perlu dioptimalkan, terutama mengingat peran pasar modal yang sangat krusial bagi perekonomian saat ini. Tercatat, sekitar 15% penduduk usia produktif telah berpartisipasi di pasar modal dan pasar keuangan. “Kami berharap akan lebih banyak lagi yang masuk di pasar keuangan, sebagai salah satu sumber untuk investasi mereka,” terang dia.
Pemerintah memandang pasar modal tidak hanya sebagai sarana emiten untuk menggalang dana, tetapi juga sebagai wahana menabung bagi masyarakat. Banyak pelaku ekonomi kini menempatkan investasinya di pasar modal, sehingga fluktuasi bursa sangat berpengaruh terhadap nilai aset mereka. “Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” kata Dradjad.
Komentar