Hubungan politik di pemerintahan Israel memanas menyusul kecaman keras koalisi partai Arab Joint List terhadap pidato Perdana Menteri Sementara Israel, Benjamin Netanyahu. Joint List menilai pidato yang menyerang partai-partai Arab di parlemen (Knesset) itu mencerminkan kondisi ‘histeria total’ akibat kepanikan politik.
Dalam pidatonya, Netanyahu menuduh Joint List dan United Arab List menginginkan kehancuran Israel. Tuduhan tajam ini disampaikan di tengah manuver para pesaing politiknya yang berupaya membentuk pemerintahan baru dengan dukungan partai-partai Arab. Menanggapi hal ini, Joint List merilis pernyataan resmi yang menegaskan kepemimpinan Netanyahu telah kehilangan kendali atas situasi politik yang dihadapi.
“Seorang perdana menteri yang sarat akan pertumpahan darah dan kejahatan kini berada dalam kondisi histeria total. Tidak ada penjelasan lain atas pidatonya selain kegilaan, provokasi, rasisme, serta kebencian yang dipaksakan,” tegas pernyataan tersebut.
Koalisi ini juga menegaskan komitmen mereka untuk memenuhi mandat dari para pemilihnya, yakni menggulingkan Netanyahu beserta jajaran pemerintahannya dari panggung politik nasional. Senada dengan Joint List, Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, turut menyuarakan kekecewaannya. Ia mengaku terkejut melihat seorang perdana menteri menggunakan panggung resmi negara hanya untuk menghasut kebencian terhadap warga Arab dan menyebarkan narasi palsu.
Abbas menegaskan, komitmen politik partainya untuk memperjuangkan hak-hak warga tidak perlu diragukan lagi. Eskalasi saling serang ini terjadi di tengah langkah Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot yang tengah menggalang kekuatan untuk membentuk pemerintahan baru pascapemilihan umum pada 27 Oktober 2026. Hasil pemilu tersebut gagal melahirkan pemenang mutlak, sehingga memicu kebuntuan politik.
Secara konstelasi suara, blok empat partai di bawah kepemimpinan Eisenkot mengamankan 48 kursi di Knesset yang beranggotakan total 120 kursi. Sementara itu, kubu pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi. Posisi Joint List dan United Arab List yang secara akumulatif memegang 19 kursi pun menjadi kunci penting penentu arah pemerintahan mendatang.
Meskipun faksi penentang Netanyahu sepakat atas target utama untuk mengakhiri masa kekuasaannya, mereka masih dihadapkan pada negosiasi sengit terkait struktur pemerintahan baru serta batas-batas keterlibatan partai-partai Arab di dalam kabinet. Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi telah menugaskan Gadi Eisenkot untuk memimpin mandat pembentukan pemerintahan dengan tenggat waktu 28 hari, yang dapat diperpanjang hingga 14 hari.
Ketegangan antara Benjamin Netanyahu dan koalisi partai-partai Arab bukanlah fenomena baru, melainkan puncak dari dinamika politik internal Israel yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Partai-partai yang mewakili warga Arab di Israel, yang mencakup sekitar 20% dari total populasi negara tersebut, selama ini kerap berada di pinggiran arus utama politik nasional. Posisi Netanyahu yang makin terdesak oleh serangkaian kasus hukum serta ancaman kehilangan kursi kepemimpinan membuat peranan partai Arab kini berbalik menjadi faktor penentu (*kingmaker*).
Ketakutan kubu kanan akan masuknya pengarusutamaan representasi Arab ke dalam koalisi pemerintahan pusat menjadi pemicu utama meningkatnya narasi permusuhan di ruang publik jelang penentuan pembentukan kabinet baru.
Komentar