Ambisi Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memasuki fase krusial. Pemerintah menargetkan perombakan tiga paket regulasi penting paling lambat pada 2027 sebagai langkah strategis menuju keanggotaan penuh pada 2028.
Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan pertaruhan reformasi hukum nasional. Tiga prioritas utama yang menjadi fokus adalah pembentukan aturan pidana penyuapan pejabat asing (foreign bribery), pemutakhiran Undang-Undang Statistik, serta modernisasi Undang-Undang Persaingan Usaha.
Ketegasan arah kebijakan ini disampaikan menjelang pertemuan antara Sekjen OECD Mathias Cormann dan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 25 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kesiapan Indonesia yang kini mencapai 80% perlu dituntaskan dengan penguatan payung hukum.
“Progres sementara ini kan secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan dari perundang-undangan. Tiga hal itu yang dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Perlindungan Pasar dan Perang Anti-Korupsi
Salah satu celah hukum paling krusial yang disasar pemerintah adalah ketiadaan regulasi terkait foreign bribery. Selama ini, instrumen hukum anti-korupsi di Indonesia belum memidanakan tindakan penyuapan yang melibatkan pejabat atau lembaga asing.
Dengan menyisipkan pasal foreign bribery yang rencananya diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Indonesia tidak hanya menyelaraskan diri dengan konvensi anti-penyuapan OECD. Langkah ini juga mengirimkan sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa pasar domestik bersih dari praktik korporasi ilegal.
“Kita belum punya, jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. Nah itu yang sekarang sedang dipersiapkan,” ungkap Airlangga.
Modernisasi Persaingan Usaha
Di sisi lain, reformasi persaingan usaha dipandang sebagai kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinilai sudah kedaluwarsa untuk mengawal era bisnis digital saat ini.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Komisi VI DPR RI menginisiasi revisi UU tersebut guna memastikan kesetaraan ruang bermain (level playing field) bagi investor lokal maupun mancanegara. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti memastikan bahwa peninjauan aturan perdagangan dan perlindungan konsumen berjalan konsisten sesuai peta jalan.
“Saya rasa semuanya on track. Dan mudah-mudahan pada prinsipnya kalau target kita aksesi bisa finalisasi di tahun 2028. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan target,” kata Dyah Roro Esti.
Upaya Indonesia menembus keanggotaan OECD membawa implikasi geopolitik dan ekonomi yang sangat luas. Bergabungnya Indonesia akan memperkuat status geopolitik nasional sebagai negara berkembang pertama di Asia Tenggara yang berhasil menembus batas tersebut.
Namun, jalan menuju aksesi 2028 menuntut pengorbanan regulasi yang tidak sedikit. Penyesuaian standar OECD mengharuskan Indonesia membuka transparansi data nasional, memperketat aturan lingkungan dan ketenagakerjaan, serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha global.
Dengan telah rampungnya technical review pada 20 sektor dari 24 sektor yang disyaratkan, keberhasilan merombak tiga regulasi prioritas pada 2027 akan menjadi penentu bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan keberlanjutan reformasi ekonomi Indonesia di mata dunia.
Komentar