NUSA DUA – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) disebut sebagai ‘jalan tol’ yang membuka lebar akses ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa. Namun, di sisi lain, kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dari Uni Eropa berpotensi menjadi tantangan baru yang memperumit peningkatan ekspor komoditas andalan tersebut.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan bahwa IEU-CEPA merupakan pengubah permainan signifikan bagi bisnis komoditas Indonesia, khususnya minyak sawit, di salah satu pasar terbesar dunia. Akan tetapi, ia menekankan perlunya kesiapan menghadapi sistem regulasi baru yang kompleks, yaitu EUDR.
“Mari kita bahas perdagangan global terlebih dahulu. IEU-CEPA itu jalur tol terbuka menuju salah satu pasar terbesar di dunia, sebuah pengubah permainan yang nyata. Tapi di saat yang sama, sistem tol baru yang rumit bernama EUDR tengah dibangun. Kita tidak bisa hanya mengagumi jalan terbuka itu, kita harus siap untuk melaluinya dengan strategi, kepatuhan, dan kesiapan membuktikan nilai kita,” ujar Eddy dalam sambutannya di the 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Bagi pelaku industri sawit Indonesia, EUDR dipandang sebagai tantangan serius bagi sistem perkelapasawitan nasional. Eddy menekankan bahwa Indonesia harus merespons dengan fakta yang kuat dan standar yang lebih baik. Ia mendorong agar kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ditingkatkan statusnya menjadi ‘standar emas global’ yang dibanggakan.
“EUDR adalah sebuah tantangan dan respons kita harus bersifat strategis. Ke dalam (negeri), kita harus menjadikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bukan sekadar label tapi standar emas global sebagai sebuah wujud dan kebanggaan,” tegas Eddy.
Secara eksternal, Indonesia perlu menjadi advokat yang gigih dalam mempertahankan posisi sawitnya di pasar internasional. Petani sawit swadaya harus dijadikan garda terdepan dalam menceritakan kisah sukses komoditas ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menambahkan bahwa EUDR, yang rencananya diberlakukan dalam 14 hari ke depan jika tidak ditunda, tidak secara eksplisit melarang sawit. Namun, rincian ketentuannya mencakup sawit dan kedelai, tetapi tidak untuk produksi Eropa seperti rapesedd atau bunga matahari.
Arif menjelaskan bahwa meskipun produk kulit (leather) dikeluarkan dari cakupan aturan tersebut pada Juli lalu, produk oleokimia dari minyak sawit tetap termasuk dalam EUDR. Ia menyoroti adanya ketidakadilan dalam pengkategorian risiko, di mana negara anggota UE dan produksi Italia dikategorikan berisiko rendah, sementara Indonesia berisiko standar meski tingkat deforestasinya jauh di bawah puncak.
“Seluruh negara anggota UE dikategorikan sebagai berisiko rendah, produksi asal Italia dikategorikan berisiko rendah, tetapi Indonesia dikategorikan berisiko standar meskipun tingkat deforestasi kita berada sekitar 90% di bawah puncaknya,” papar Arif.
Dalam sesi khusus di IPOC 2026, Arif Havas menilai EUDR bisa dikategorikan sebagai ‘senjata regulasi’ yang dikeluarkan UE. Ia mengaitkannya dengan mandat nasional biodiesel 50% (B50) yang pertama kali diterapkan Indonesia. Menurutnya, terdapat unsur ketidakadilan karena petani kecil di Eropa dengan aturan yang disederhanakan berbeda dengan petani 2 hektare di Jambi yang tidak mendapatkannya, semata-mata karena lokasi lahan, bukan praktik bertaninya.
Padahal, World Trade Organization (WTO) dalam kasus biofuel UE telah memutuskan bahwa aturan tersebut secara khusus menargetkan minyak sawit dan mendiskriminasi Indonesia.
Komentar