Eropa tengah dilanda gelombang gangguan keamanan yang signifikan, mulai dari peretasan sistem pendingin supermarket hingga ancaman bom terhadap penerbangan komersial. Serangkaian insiden ini, termasuk teror bom palsu, kerusuhan sipil, dan dugaan aksi sabotase, memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan benua dalam menghadapi ancaman keamanan modern.
Pekan lalu, peretas dilaporkan memanipulasi sistem pendingin di berbagai supermarket di seluruh Eropa dari jarak jauh. Suhu pada pendingin diubah drastis hingga mencapai 50 derajat Celsius, memaksa peritel membuang bahan makanan yang membusuk dan menyingkap kerentanan keamanan infrastruktur publik sehari-hari. Insiden serupa juga dilaporkan menyasar sistem pendingin bank darah di Prancis. Pada saat yang sama, gelombang ancaman bom palsu melumpuhkan puluhan penerbangan penumpang di berbagai wilayah Eropa, memaksa pesawat mengalihkan rute pendaratan dan mendapat pengawalan jet tempur. Puncak teror ini ditandai dengan ancaman bom yang menyasar kantor media terkemuka Eropa, termasuk Sky News di Inggris dan RTÉ di Irlandia.
Serangkaian insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan gejolak domestik di beberapa bagian Eropa, di mana infrastruktur sipil kini menjadi target yang kian menarik bagi aktor-aktor jahat. Meskipun otoritas belum mengonfirmasi pelaku atau keterkaitan antarsebab, para pakar pertahanan dan keamanan memperingatkan dampak buruk yang jauh melampaui kerugian ekonomi langsung.
Sidharth Kaushal, Peneliti Senior di Royal United Services Institute (RUSI), menilai jika Rusia terbukti berada di balik serangan ini, aksi tersebut kemungkinan bertujuan untuk memperlihatkan konsekuensi atas dukungan berkelanjutan Eropa terhadap Ukraina. “Saya menilai ini lebih kepada upaya pembebanan biaya (cost imposition). Tujuannya adalah meyakinkan kepemimpinan politik Eropa bahwa dampak perang dapat merembet langsung ke dalam negeri mereka sendiri,” kata Kaushal.
Peretasan Kulkas Supermarket dan Celah Sistem Komersial
Pada Senin lalu, pengelola supermarket di Belgia, Luksemburg, Swedia, dan Belanda mendapati sistem pendingin mereka diretas dan suhunya dinaikkan hingga 50 derajat Celsius. Kejadian ini memengaruhi sejumlah jaringan peritel raksasa seperti Ahold Delhaize, IKEA, Colruyt Group, dan Carrefour. Insiden ini menyusul serangan siber pada Oktober lalu yang menyasar ratusan supermarket di Prancis, menyebabkan kebakaran kecil, kerusakan bahan pangan, dan menyingkap celah keamanan krusial pada infrastruktur rantai pasokan makanan.
Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran perusahaan swasta dalam ketahanan nasional, mengingat perangkat Internet of Things dapat dimanipulasi untuk memicu kerusakan fisik secara langsung. Fredrik Blix, pakar keamanan siber di Visente, menjelaskan bahwa peretasan sistem pendingin supermarket tidak memerlukan keahlian teknis canggih karena sistem kontrol pendingin yang rentan terhubung langsung ke internet publik tanpa pengamanan memadai. “Serangan-serangan ini tidak benar-benar membutuhkan pengetahuan lanjutan yang spesifik untuk dilancarkan,” ujar Blix. Ia menambahkan, beberapa sistem hanya dilindungi oleh kata sandi bawaan pabrik (default password) atau kredensial yang mudah ditebak.
“Inilah mengapa biaya untuk melakukan aksi ini murah. Siapa saja bisa melakukannya, dan ini tidak memerlukan sumber daya besar dari suatu negara,” tegas Blix. Ia memperingatkan, publikasi media mengenai insiden ini dapat memicu aksi tiruan (copycat attacks). Meskipun Blix membuka kemungkinan keterlibatan aktor negara atau kelompok yang disokong negara, skenario yang lebih realistis adalah aksi individu yang sekadar menguji batas keamanan atau “mencari kesenangan”.
Namun, Kaushal menekankan insiden ini harus dilihat dalam konteks perang hibrida (hybrid warfare) yang lebih luas di Eropa, termasuk kerusakan kabel bawah laut di Laut Baltik. “Jika ini adalah kejadian tunggal yang terisolasi, kita mungkin bisa menilainya secara berdiri sendiri. Namun ketika dilihat dalam lanskap ancaman yang lebih luas, keterkaitannya menjadi kian jelas,” ujar Kaushal, merujuk pada ancaman pembunuhan terhadap eksekutif pertahanan Eropa dan penemuan bom di pesawat paket DHL pada 2024.
Mampukah Eropa Membentengi Diri dari Perang Hibrida?
Pemerintah negara-negara Eropa kini dihadapkan pada ketidakpastian jaminan keamanan dari Amerika Serikat, setelah berdekade-dekade kekurangan investasi di bidang pertahanan. Di saat yang sama, mereka harus menghadapi lonjakan ancaman tak konvensional yang berpotensi merusak. Perang hibrida menggabungkan berbagai taktik seperti serangan siber, sabotase, dan disinformasi untuk mendestabilisasi pihak lawan tanpa perlu memicu konflik militer terbuka.
Menurut Kaushal, tingkat kesiapan negara-negara Eropa dalam menangkis ancaman hibrida sangat bervariasi. Negara seperti Finlandia dan Swedia memiliki program pertahanan sipil yang matang berkat pengalaman era Perang Dingin. Sebaliknya, sebagian besar infrastruktur Eropa Barat dibangun atas dasar efisiensi ekonomi semata, bukan untuk kebutuhan pertahanan. “Semakin ke barat wilayah Eropa, tingkat kesiapannya—baik terhadap serangan hibrida maupun serangan rudal konvensional seperti yang terjadi di Ukraina—tercatat jauh lebih rendah,” jelas Kaushal.
Oana Popescu-Zamfir, Peneliti Senior spesialis keamanan Eropa di RUSI, menilai rangkaian insiden belakangan ini membuktikan bahwa Eropa tertinggal dalam “mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang sebenarnya sudah diprediksi.” “Kita lambat dalam menyesuaikan diri dengan realitas baru,” ujar Popescu-Zamfir. “Secara konseptual, kita masih sering memisahkan antara masa damai dan masa perang. Padahal dikotomi itu tidak lagi berlaku; kita memang tidak sedang berperang secara terbuka, tetapi kita juga tidak berada dalam situasi damai yang sepenuhnya.”
Ia memperkirakan Eropa akan terus menghadapi serangan hibrida berkelanjutan yang dirancang untuk mencapai sasaran militer tanpa mengoperasikan kekuatan militer konvensional. Rusia dapat memanfaatkan jaringan agen perantara (proxies) di Eropa, baik yang dikendalikan langsung maupun yang terkoordinasi secara longgar, sehingga jejak komando sulit dilacak langsung ke Kremlin. Popescu-Zamfir menambahkan, serangan pada sistem yang terhubung ke internet dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa besar, seperti potensi gangguan pada stok bank darah. “Serangan ini memang bukan hal yang sangat mudah bagi Rusia, tetapi juga bukan hal yang rumit (rocket science),” ungkapnya. “Aksi ini dapat menimbulkan kerusakan riil yang dahsyat serta dampak psikologis mendalam pada masyarakat, menciptakan rasa seolah-olah kita tidak terlindungi.”
Dari sudut pandang teknis, Blix menyarankan agar perusahaan segera menerapkan langkah-langkah dasar kebersihan siber (cyber hygiene). “Ini adalah hal dasar dalam keamanan siber… Perangkat kontrol industri dan teknologi operasional semacam ini seharusnya tidak diizinkan terhubung langsung secara online tanpa pengamanan yang memadai,” kata Blix. Saat ini, pembagian tanggung jawab keamanan masih terpecah antara produsen perangkat, penyedia layanan pemeliharaan (maintenance), dan rantai toko eceran, memicu ketidakjelasan akuntabilitas karena masing-masing pihak saling menunjuk.
Blix menyebutkan bahwa perusahaan pemeliharaan terkadang lebih memprioritaskan kemudahan akses jarak jauh ketimbang mematuhi panduan keamanan dari produsen. Pihak peritel sering kali gagal menerapkan standar keamanan siber yang ketat kepada para pemasok mereka. “Hal yang paling memprihatinkan adalah kita tidak benar-benar bertindak,” kritik Blix. “Kita terlalu banyak menghabiskan waktu menumpuk dokumen dan membuat penilaian risiko (risk assessment), namun gagal mengambil tindakan nyata di lapangan.”
Gelombang serangan siber dan teror keamanan ini mengemuka di tengah tekanan ekonomi dan gejolak sosial yang meluas di berbagai kawasan Eropa dalam beberapa bulan terakhir. Rumah tangga di seluruh benua tengah berjuang menghadapi tingginya biaya hidup, inflasi, lonjakan harga energi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kondisi kerentanan politik dan ekonomi dalam negeri ini kerap dimanfaatkan oleh aktor asing untuk memperdalam pembelahan sosial. Presiden sekaligus Direktur Kebijakan di Centre for International Security and Economic Strategy Alexander Anderson menjelaskan, operasi pengaruh luar seperti dari Rusia maupun China dapat memperbesar polarisasi tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak serta-merta mengabaikan keresahan publik sebagai sekadar akibat dari campur tangan asing.
Dampak dari tekanan ini terlihat nyata di lapangan:
- Prancis: Gelombang protes, kerusuhan, dan aksi mogok kerja nasional mengganggu upaya penataan keuangan publik dan memperkeruh konstelasi politik.
- Spanyol: Krisis perumahan memicu demonstrasi besar-besaran dan kebuntuan di parlemen, mendorong Perdana Menteri Pedro Sanchez menyerukan pemilu dipercepat (snap election) pada 29 November 2026.
- Jerman, Italia, Portugal, dan Albania: Mengalami aksi unjuk rasa serupa akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi.
- Belanda: Unjuk rasa massa di Amsterdam diwarnai upaya pengrusakan dan penetrasian ke fasilitas pusat data (data center) milik Microsoft.
Kombinasi antara tingginya beban utang publik, terbatasnya ruang fiskal pemerintah, dan rentannya infrastruktur digital sipil menempatkan Eropa pada posisi yang sangat krusial. Dalam menghadapi era baru perang hibrida ini, ketahanan nasional tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, melainkan juga dari keamanan jaringan digital yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Komentar