JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan kritik tajam terhadap Partai Demokrat, menuduh mereka menyalahgunakan institusi negara. Pernyataan ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menolak mosi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Dalam pemungutan suara yang ketat, 211 anggota DPR memilih untuk mengalihkan resolusi pemakzulan ke Komite Kehakiman DPR. Keputusan prosedural ini secara efektif menghentikan pembahasan lebih lanjut di tingkat paripurna.
“Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth telah GAGAL TOTAL!” tulis Trump melalui platform media sosial Truth Social, seperti dilaporkan Sputnik, Rabu (11/11/2026).
Trump menegaskan bahwa langkah lawan politiknya merupakan bentuk pemanfaatan lembaga politik untuk kepentingan partisan. “Partai Demokrat terus mempolitisasi dan menyalahgunakan Amerika Serikat. Mereka harus dihentikan!” tegasnya.
Presiden AS itu juga menyoroti solidaritas internal Partai Republik. Seluruh anggota DPR dari Partai Republik, kecuali Thomas Massie dari Kentucky, bersatu menolak prosedur pemakzulan.
Trump memuji kinerja Hegseth di pimpinan militer. “Kemenangan di Venezuela dan Iran, angka perekrutan terbaik sepanjang sejarah militer, serta semangat yang jarang terlihat sebelumnya, telah membawa pembebasan bagi seorang patriot besar Amerika,” tulis Trump.
Tuduhan Pelanggaran Wewenang Operasi Militer
Inisiatif mosi pemakzulan ini digulirkan oleh Thomas Massie, anggota DPR AS dari Partai Republik asal Kentucky, pada awal pekan ini. Massie menuduh Pete Hegseth melampaui wewenang jabatannya dengan menggelar operasi militer di Iran, Yaman, dan Venezuela tanpa persetujuan formal Kongres AS.
Menanggapi tuduhan tersebut, Pete Hegseth menyatakan kesiapannya menghadapi penyelidikan Kongres. Ia menilai bahwa pihak-pihak yang mendorong mosi pemakzulan berupaya menyabotase kebijakan strategis presiden AS.
Hegseth menggarisbawahi bahwa politisasi semacam itu dapat membahayakan kesiapan dan moral angkatan bersenjata AS.
Wewenang Militer dan Perselisihan Konstitusional
Wewenang pengesahan aksi militer di luar negeri menjadi titik krusial perselisihan konstitusional antara eksekutif dan legislatif di AS. Berdasarkan Konstitusi AS dan War Powers Resolution 1973, Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Namun, Kongres memegang hak eksklusif untuk menyatakan perang dan mengalokasikan anggaran militer. Ketegangan politik seringkali memuncak ketika eksekutif mengerahkan kekuatan tempur di wilayah konflik internasional tanpa otorisasi eksplisit dari Kongres.
Penolakan terhadap mosi pemakzulan Pete Hegseth ini mencerminkan dinamika perebutan pengaruh antara kebijakan luar negeri eksekutif yang agresif dan fungsi pengawasan legislatif di Capitol Hill.
Komentar