Upaya Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menghadapi tantangan berat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Pada perdagangan Rabu, 28 Oktober 2026, rupiah ditutup pada level Rp18.184 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah dari posisi pembukaan Rp18.025 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah ini berbarengan dengan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) acuan tenor 10 tahun yang mencapai 7,54%, tertinggi sejak Oktober 2022 dan melampaui asumsi APBN 2026.
Menyikapi pelemahan rupiah yang terus berlanjut dan menembus angka psikologis Rp18.000 per dolar AS, BI melakukan intervensi di pasar valuta asing. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Dampak Aksi Borong SBN oleh BI
BI dilaporkan telah memborong SBN di pasar sekunder hingga mendekati Rp300 triliun pada Oktober 2026. Langkah agresif ini diambil setelah nilai tukar rupiah mencetak rekor terlemah sepanjang masa di level Rp18.175 per dolar AS. Aksi borong SBN di pasar sekunder ini biasanya beroperasi melalui dua kanal utama: injeksi likuiditas (liquidity injection) dan pengendalian imbal hasil (yield management).
Ketika ketegangan makroekonomi meningkat, investor asing cenderung melepas aset domestik, memicu lonjakan imbal hasil SBN. Kenaikan imbal hasil ini secara otomatis meningkatkan biaya utang (cost of fund) bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kehadiran BI diharapkan mampu menyerap pasokan obligasi yang berlebih di pasar.
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang menaikkan harga minyak dunia di atas US$115 per barel, ekspektasi pengetatan suku bunga The Fed, serta sentimen domestik terkait kekhawatiran penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI, memicu aksi jual masal oleh investor asing (capital outflow) dari instrumen SBN dan pasar saham domestik. Untuk meredam kepanikan pasar dan menstabilkan kurs rupiah, BI terpaksa menyerap pasokan obligasi negara yang dilepas asing.
Empat Dampak Utama Pembelian SBN oleh BI
Secara garis besar, dampak yang timbul ketika BI harus memborong SBN adalah sebagai berikut:
- Peningkatan Biaya Dana: Meskipun langkah memborong SBN bukan keliru bagi bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas rupiah, permintaan kompensasi risiko yang lebih tinggi dari investor berarti dana yang dikeluarkan BI juga meningkat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerbitan SBN akan disesuaikan kebutuhan pembiayaan untuk menjaga defisit anggaran sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari perkiraan awal 2,68%.
- Kenaikan Biaya Utang Pemerintah: Kenaikan imbal hasil SBN akan berdampak pada peningkatan biaya pemerintah dalam menerbitkan utang baru maupun membiayai kembali utang yang jatuh tempo. Jika imbal hasil tinggi bertahan, tekanan belanja negara bisa mencapai sekitar Rp9 triliun untuk setiap kenaikan 50 basis poin imbal hasil SBN tenor 10 tahun di atas asumsi 6,9%.
- Penyempitan Ruang Fiskal: Kenaikan imbal hasil SBN yang bertahan lama dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah. Beban APBN yang lebih tinggi akibat biaya utang berpotensi mengurangi alokasi belanja untuk program pembangunan prioritas.
- Pengaruh terhadap Kredibilitas Independensi BI: Pembelian SBN oleh BI memiliki batas. Peningkatan porsi kepemilikan SBN oleh BI di pasar sekunder dapat menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap monetisasi utang terselubung (veiled debt monetization). Transparansi, konsistensi, dan komunikasi kebijakan moneter yang terukur sangat penting agar pasar melihat aksi ini murni sebagai instrumen stabilisasi, bukan alat bantu fiskal permanen.
Menjaga Kredibilitas Bank Indonesia
Aksi memborong SBN oleh BI sesungguhnya adalah instrumen peredam kejut (shock absorber) jangka pendek untuk menstabilkan pasar keuangan dari kepanikan global. Agar efektif dalam jangka panjang, kebijakan ini harus dibarengi dengan sterilisasi moneter ketat melalui SRBI, disiplin anggaran fiskal, serta peningkatan ketersediaan valas riil dari sektor ekspor.
Strategi jalan keluar (exit strategy) yang terencana sangat dibutuhkan agar aksi borong SBN tidak kontraproduktif. Ketika kondisi pasar global stabil, ekses likuiditas harus ditarik kembali secara bertahap untuk mencegah inflasi. Teori menyatakan bahwa pembelian aset keuangan oleh BI menyuntikkan uang primer ke perekonomian. Jika pasokan likuiditas rupiah tidak diimbangi produktivitas sektor riil, efek sampingnya adalah peningkatan ekspektasi inflasi yang justru menggerus daya saing rupiah.
Keterlibatan BI yang dominan di pasar surat utang dapat memicu persepsi keliru bahwa BI melakukan “pencetakan uang” untuk membiayai defisit fiskal. Meskipun BI menegaskan tidak menerapkan skema burden sharing dan bergerak murni berdasarkan mekanisme pasar sekunder, persepsi pasar terhadap independensi BI harus dijaga dengan hati-hati untuk mempertahankan kepercayaan investor jangka panjang.
Komentar