Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menekan Iran melalui jalur ekonomi dengan meminta Irak menutup sebagian besar perbatasan darat kedua negara. Departemen Keuangan AS secara resmi mengusulkan agar Irak hanya menyisakan dua pintu perbatasan yang beroperasi.
Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menyatakan bahwa AS mengusulkan agar Irak hanya mengoperasikan satu perbatasan di wilayah Kurdistan Irak dan satu lagi di lokasi yang belum ditentukan. Permintaan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas ekonomi Irak.
Hussein menegaskan, meskipun sanksi ini ditujukan untuk Iran, Irak juga akan terkena dampak negatif. “Penutupan perbatasan bisa menjadi hukuman bagi Iran, tetapi hal itu juga akan merugikan Irak. Perdagangan dan pergerakan akan terhenti, dan ini akan berdampak secara ekonomi pada kami,” jelas Hussein.
Pemerintah Irak masih berdialog dengan AS untuk mendapatkan kepastian mengenai cakupan pembatasan yang diusulkan. Belum jelas apakah pembatasan tersebut hanya berlaku untuk angkutan komersial, pergerakan warga, atau semua aktivitas penyeberangan.
Irak memiliki garis perbatasan darat terpanjang dengan Iran, yang memiliki puluhan pos penyeberangan resmi dan tidak resmi membentang dari Kurdistan hingga Provinsi Basra.
Pengetatan Jalur Logistik dan Risiko Konflik Regional
Permintaan AS ini bersamaan dengan tindakan militer dari Komando Pusat AS (CENTCOM) yang membentuk satuan tugas untuk mencegat pengiriman senjata dan material militer dari Iran melalui jalur darat.
Situasi keamanan di Timur Tengah masih dibayangi kerugian besar di sektor energi. Hussein memperkirakan Irak kehilangan pendapatan minyak hingga US$ 60 miliar akibat kelumpuhan ekspor via Selat Hormuz selama empat bulan, padahal sebelumnya Irak mampu mengekspor 3,3 hingga 3,4 juta barel minyak per hari.
Hussein memperingatkan potensi dimulainya kembali operasi militer di kawasan dan menegaskan penolakan Irak untuk dijadikan pijakan serangan terhadap negara tetangga. Saat ini, Irak dan Iran sedang menyelidiki insiden serangan ke Arab Saudi yang diduga berasal dari wilayah Irak dekat perbatasan Iran.
Terkait stabilitas domestik, Perdana Menteri Irak telah mencapai kesepahaman dengan empat kelompok bersenjata untuk menempatkan persenjataan di bawah kendali negara, sementara negosiasi dengan dua kelompok lainnya masih berlanjut.
Hubungan antara AS, Irak, dan Iran selalu kompleks. Sejak 2003, Iran memiliki pengaruh kuat di Irak melalui dukungan terhadap milisi lokal dan pasokan energi serta perdagangan. Namun, hal ini sering menempatkan Irak dalam posisi sulit saat terjadi eskalasi hubungan AS-Iran, dengan upaya Baghdad menjaga keseimbangan diplomasi agar tidak menjadi medan pertempuran atau terkena dampak sanksi ekonomi.
Komentar