Pontianak (Suara Landak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berkomitmen mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi desa. Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Operasional KDKMP Tahun 2025 di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Jumat (19/9/2025).
Pemprov Kalbar Percepat Operasional Koperasi Merah Putih, Targetkan Jadi Motor Ekonomi Desa.SUARALANDAK/SK
Harisson menegaskan, Pemprov Kalbar tidak hanya memberikan regulasi, tetapi juga melakukan pendampingan teknis, pembinaan, hingga membuka akses pembiayaan melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan.
“Koperasi harus menjadi basis ekonomi rakyat yang sehat dan mandiri. Pemerintah hadir tidak sekadar membuat aturan, tetapi ikut memastikan koperasi berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Satgas KDKMP Provinsi Kalbar, hingga kini sudah terbentuk 2.143 unit koperasi dengan legalitas badan hukum. Dari jumlah itu, 1.516 unit sudah memiliki akun Simkopdes (Microside), sementara 627 unit masih dalam proses pendaftaran.
Selain itu, 136 koperasi sudah menjalin kemitraan dengan BUMN, bahkan salah satunya, KDKMP Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, telah berhasil melakukan akad pembiayaan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi RI.
“Kita tidak boleh puas hanya dengan terbentuknya koperasi. Yang terpenting adalah koperasi itu aktif menjalankan usaha,” tegas Harisson.
Rakor ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, kementerian, BUMN, lembaga keuangan, hingga perangkat desa diharapkan dapat bersama-sama mempercepat operasional koperasi.
“Kalau koperasi benar-benar jalan, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada pihak luar. Koperasi bisa membuka akses pasar, memfasilitasi pembiayaan, bahkan menjadi pusat distribusi barang dan jasa. Pada akhirnya, koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI, drh. I Gst Made Ngr Kuswandana, M.M., menyampaikan strategi percepatan operasional KDKMP.
“Langkah-langkahnya antara lain penyelenggaraan pelatihan setelah pencairan anggaran perubahan, peningkatan koordinasi Satgas dengan dinas teknis, hingga kerja sama strategis dengan HIMBARA, Pertamina, PLN, PT Pos Indonesia, PT KAI, dan stakeholder lainnya,” jelasnya.
Selain inovasi, Kuswandana menekankan pentingnya model bisnis praktis seperti gerai Laku Pandai dan jasa logistik. Ia juga mendorong koperasi menerapkan perbedaan harga antara anggota dan non-anggota untuk menarik minat masyarakat bergabung.
Secara nasional, progres operasional KDKMP di Wilayah I masih beragam. DIY tercatat paling maju dengan 438 unit koperasi sudah 100 persen operasional, sementara Jawa Tengah memiliki 8.520 unit, dengan 2.353 koperasi aktif (27,62 persen).
Sementara itu, Kalbar dengan 2.154 unit koperasi baru mencatat 13 unit yang operasional atau sekitar 0,60 persen. Meski masih rendah, angka ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target.
“Target minimal koperasi operasional adalah memiliki satu kantor dan satu gerai usaha. Gerai ini penting sebagai pusat aktivitas bisnis sekaligus layanan bagi anggota maupun masyarakat,” pungkas Kuswandana.[SK]
