 |
| Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan bersama Tim Satgas Pangan Kota Pontianak melakukan penimbangan beras kemasan untuk memastikan takaran sudah sesuai.SUARALANDAK/SK |
Bahasan menegaskan, langkah ini merupakan pelaksanaan instruksi Presiden RI dan Menteri Perdagangan dalam memastikan hak-hak konsumen terpenuhi secara adil, khususnya terkait kualitas dan kuantitas pangan pokok seperti beras.
“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan hari ini, hampir 100 persen sampel yang kami uji menunjukkan kesesuaian takaran dengan yang tertera di kemasan. Kalaupun ada selisih, itu berasal dari stok lama sebelum adanya instruksi ini,” jelas Bahasan saat memimpin sidak di salah satu distributor di Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak Barat.
Dalam sidak tersebut, Tim Satgas Pangan yang terdiri dari unsur Pemkot, TNI, Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar tidak menemukan pelanggaran serius terkait takaran beras.
Bahasan menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan secara rutin guna menjamin masyarakat memperoleh produk pangan yang sesuai standar. “Kami ingin masyarakat mendapatkan beras sesuai kualitas dan takaran yang sebenarnya. Baik beras medium maupun premium, harus jelas dan sesuai isi kemasan,” tegasnya.
Senada, Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, mengingatkan para distributor agar tidak mencoba bermain curang. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam bisnis pangan.
“Kami akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Tapi pendekatan awal kami tetap pembinaan. Distributor juga kami sarankan rutin berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan yang memiliki alat ukur resmi,” ujar Yamin.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan dugaan kecurangan dalam takaran atau kualitas beras yang dibeli.
Terkait isu beras oplosan, Yamin menyebut hingga saat ini belum ditemukan indikasi di wilayah Pontianak. Namun, pengujian sampel akan terus dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran.
“Kami siap menerjunkan tim intelijen bila dibutuhkan, demi memastikan pengawasan berjalan maksimal dan tidak kecolongan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Pontianak bersama Pemkab Kubu Raya dan Pemkab Mempawah telah membentuk tim pengendalian inflasi lintas wilayah. Tim ini akan bertugas memantau dan mengawasi jalur distribusi pangan agar tetap aman dan terkendali.
“Kolaborasi lintas daerah ini penting agar distribusi pangan, khususnya beras, bisa benar-benar terjaga dari hulu ke hilir,” pungkas Yamin.[SK]
