Kayong Utara (Suara Landak) – Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara, Selasa (11/3/2025). Mereka menuntut kejelasan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.
Ketua Komisi I Syaiful Hartadin dan anggota Kamiriluddin dan Anshari bersama ratusan calon PPPK saat membuat video singkat sebagai pernyataan tolak penundaan pengangkatan PPPK tahun 2006 di depan Gedung DPRD Kayong Utara, Selasa (11/3/2025).SUARALANDAK/SK
Dalam aksi tersebut, para honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK meminta pencabutan Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tentang penundaan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk menyuarakan keberatan kami terhadap surat edaran yang mengundur TMT satu tahun lagi. Kami tetap mengacu pada jadwal awal, di mana seharusnya Maret atau April 2025 kami sudah menerima SK,” ujar Mistor, salah satu perwakilan massa dalam orasinya.
Dalam surat edaran terbaru itu, CASN dijadwalkan diangkat serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK yang lulus seleksi baru akan diangkat pada 1 Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para PPPK yang berharap bisa segera diangkat sesuai jadwal semula.
“Saya dan kawan-kawan sudah satu suara, meminta KemenPAN-RB agar mencabut surat edarannya terkait penundaan pengangkatan PPPK 2024. Keputusan ini jelas merugikan kami yang sudah dinyatakan lulus,” tegasnya.
Aksi ini diterima langsung oleh Komisi I DPRD KKU yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syaiful Hartadin, didampingi anggota Anshari dan Kamiriluddin. Mereka menyatakan dukungan terhadap tuntutan para calon PPPK.
“Prinsipnya, kami siap memperjuangkan semua tuntutan calon PPPK Kabupaten Kayong Utara,” ujar Syaiful Hartadin.
Syaiful menambahkan bahwa Komisi I DPRD KKU secara tegas menolak Surat Edaran KemenPAN-RB terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK. Mereka berjanji akan membawa aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.
“Kami telah mendengarkan tuntutan calon PPPK dan akan segera memanggil rapat dengan BKPSDM Kabupaten Kayong Utara. Insya Allah, Komisi I akan mengawal isu ini sampai ke KemenPAN-RB. Mudah-mudahan ada respons cepat,” katanya.
Selain menolak penundaan pengangkatan, para tenaga honorer juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji yang kerap terjadi setiap bulan. Mereka berharap ada perbaikan dalam sistem administrasi keuangan agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.
Sebagai bentuk komitmen, usai aksi di depan Gedung DPRD, Ketua Komisi I Syaiful Hartadin bersama anggota Kamiriluddin dan Anshari membuat video pernyataan bersama ratusan calon PPPK, menegaskan penolakan terhadap penundaan pengangkatan PPPK serentak tahun 2026.[SK]
