Pontianak (Suara Landak) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (20/2/2025) sore. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah terkait berbagai permasalahan yang terjadi di Kalimantan Barat.
Aksi Demo Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Tuntut 3 Hal dari Pemerintah, Rabu (20/2/2025).SUARALANDAK/SK
Tiga tuntutan utama yang mereka sampaikan adalah: Menuntaskan mitigasi bencana serta menghentikan segala bentuk perusakan lingkungan di Kalimantan Barat.
Melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sosial dengan kualitas yang lebih baik.
Merealisasikan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sosial secara merata di Kalimantan Barat.
Setelah menyampaikan orasi di halaman gedung DPRD, massa aksi meminta izin untuk memasuki ruangan DPRD guna berdialog langsung dengan anggota dewan. Beberapa anggota DPRD yang hadir dalam dialog tersebut antara lain Mulyadi Tawik dari Fraksi PKB, Zulfyadar Zaidar Mochtar dari Fraksi PAN, dan Syarif Amin Muhammad.
Ketua BEM Universitas Tanjungpura (Untan), Muhammad Najmi Ramadhan, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keresahan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang ada di Kalimantan Barat. “Kita menyampaikan tuntutan kita terkait permasalahan di Kalimantan Barat,” ujar Najmi.
Najmi menyoroti urgensi permasalahan efisiensi anggaran, infrastruktur yang masih tertinggal, serta mitigasi bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Zulfyadar Zaidar Mochtar menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan diteruskan kepada pimpinan DPRD Kalimantan Barat serta pemerintah pusat. Ia juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. “Saya kira ini mahasiswa lakukan dengan cara yang ramah dan sopan santun, serta mau berdialog secara terbuka. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini bisa kita teruskan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.[SK]
