Jakarta (Suara Landak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan setelah dirinya resmi dilantik adalah melakukan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus saat menerima cindera mata dari Pj Gubernur Kalbar Harisson di di Kantor Badan Penghubung Kalbar, Jakarta (20/2/2025).SUARALANDAK/SK
“Pertama-tama saya akan melakukan penataan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kalbar,” ujar Ria Norsan saat ditemui di Kantor Badan Penghubung Kalbar, Jakarta, pada Selasa (20/2/2025).
Menurutnya, penataan OPD ini mencakup pengisian jabatan dan restrukturisasi jajaran birokrasi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Untuk pengisian jabatan dan penataan jajaran tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, baik melalui assessment maupun open bidding,” jelasnya.
Lebih lanjut, Norsan menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan yang akan dijalankan tetap mengacu pada kebijakan strategis yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
“Kemudian terkait pembangunan yang akan dilakukan, maka kita juga mengacu kepada rencana pembangunan di tingkat pusat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang efektif, termasuk menentukan program yang bisa segera diimplementasikan dan mana yang masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
“Kita akan atur mana program yang bisa segera kita jalankan dan mana yang masih harus disesuaikan dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.
Dengan adanya penataan OPD ini, diharapkan roda pemerintahan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.[SK]
