Bupati Sintang, Jarot Winarno, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah kesempatan bagi Pemkab Sintang untuk menggali pengetahuan dalam meningkatkan PAD yang saat ini masih terbatas, hanya sekitar 5 persen atau sekitar Rp175 miliar dari total APBD sebesar Rp2 triliun. "Kita harus belajar dengan Pemprov Kalbar, dan kabupaten/kota lainnya tentang cara meningkatkan PAD," ujar Bupati Jarot.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Selimin, Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai tuan rumah rakor berdasarkan kesepakatan Bappenda se-Kalbar pada Rakor Pendapatan 2023 di Sambas. Tema rakor tahun ini adalah "Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri" dengan menghadirkan enam narasumber dari Kemendagri, Bappenda Provinsi Kalbar, Bappenda Kabupaten Bogor, Bappenda Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, dan Bank Kalbar.
Bupati Jarot menyoroti bahwa meskipun Kabupaten Sintang telah memiliki investasi perkebunan kelapa sawit dan tiga perusahaan tambang, kontribusi terhadap PAD masih rendah. Selama ini, PAD Sintang hanya berasal dari pajak alat berat, galian C, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia juga menyoroti kelemahan pengelolaan aset daerah yang perlu diperbaiki agar aset pemerintah tidak disumbangkan atau dialihkan ke pihak lain.
"Kita juga sudah belajar ke Kapuas Hulu karena ingin mendirikan BUMD. Jangan malu untuk meniru yang sudah sukses dan pandai," tambahnya.
Rakor Pendapatan Daerah Kalbar ini diharapkan menjadi momen bagi Pemkab Sintang dan pemerintah daerah lainnya untuk memperkuat sinergi dan strategi peningkatan PAD demi terwujudnya Kalbar yang lebih mandiri dan sejahtera. [SK]
