![]() |
Pembukaan konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelompokan KPHP oleh Sekda Landak |
Ngabang (Suara Landak) - Pembuka acara konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelompokan KPHP unit VII (UPT KPH wilayah Landak) di aula Hotel Hanura, Rabu (13/11/2019).
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan direktorat rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kementrian LHK, Perwakilan Dinas kehutanan provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPKH wilayah III Pontianak, perwakilan BPHP wilayah VIII Pontianak dan Kepala UPT KPH Wilayah Landak.
Narasumber dari kegiatan ini langsung dari direktorat RPP, KPH Lakitan bukit cogong, pengelola wisata river tubing Meratus, PT. Rajatani Agro Nusantara dan tim penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPHP Unit VII.
Dalam sambutan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa yang disampaikan oleh Sekda Landak Vinsensius, S.sos,.MMA bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
"Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institut pengelolaan yang profesional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi," Tukas Vinsensius saat menyampaikan pidato Bupati Landak.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan di tingkat lokal, konsekuensi dari keberadaan institut pengelola di tingkat tapak ini adalah adanya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mantap.
"Dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan KPH ini merupakan salah satu institut penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien," Ujar Vinsensius saat menyampaikan pidato Bupati Landak.
Mengingat pentingnya keberadaan dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan KPH ini sambung Vinsensius maka perlu di selenggarakan kegiatan konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPH, untuk memastikan terakomodasinya seluruh kegiatan dari stakeholder yang berada didalam wilayah kelola KPHP Unit VII pada KPH wilayah Landak.
Sementara itu, Ketua panitia Hery Yunianto, S.Hut.,M.SI menyampaikan tujuan dari konsultasi publik penyusunan tata hutan dan rencana pengelompokan KPHP unit VII (UPT KPH wilayah Landak) adalah dalam rangka memberikan wawasan tentang pembangunan KPH serta arahan mengenai tata cara penyusunan tata hutan dan perencanaan pengelolaan KPH di KPHP unit VII.
"Kegiatan ini di selenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan diikuti oleh intansi yang berkaitan dengan pengelolaan lahan didalam dan disekitar kawasan hutan ditingkat tapak," Tutup Hery.
Penulis : Tim Liputan
Editor : Tullahwi
Disiarkan di Radio Suara Landak 98 FM