JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) menilai bahwa penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 akan memperkuat keandalan pasokan impor minyak dan gas bumi (migas) bagi Indonesia. Perubahan dalam mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) ini diharapkan dapat memperluas diversifikasi negara pemasok, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Anggota DEN periode 2026–2030 dari Unsur Pemangku Kepentingan, Saleh Abdurrahman, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme pengadaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan pasokan energi nasional.
“Lalu lintas perdagangan minyak mentah maupun BBM itu sangat rentan, sangat bergantung pada kondisi geopolitik. Sehingga kita perlu melakukan diversifikasi sumber-sumber energi kita,” ujar Saleh, seperti dikutip dari Antara pada Selasa (10/11/2026).
Urgensi diversifikasi pasokan ini juga terlihat dari tingginya nilai impor migas Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor migas mencapai US$ 32,57 miliar sepanjang Januari hingga September 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 37,35% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selama periode tersebut, perdagangan migas Indonesia juga mencatatkan defisit sebesar US$ 23,60 miliar. Kondisi ini mengindikasikan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan migas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026, pemerintah mengalihkan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Sebelumnya, pengadaan dilakukan melalui tender antarbadan usaha atau business to business (B2B). Kini, mekanisme tersebut diarahkan melalui skema government to government (G2G) dan government to business (G2B).
Dalam skema baru ini, pemerintah akan melakukan kesepakatan langsung dengan negara pemasok. Proses pengadaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan oleh pemerintah sebelum pasokan dibeli oleh Pertamina.
“Sehingga pemerintah sekarang ini langsung menggunakan skema G2G,” tutur Saleh.
Menurut Saleh, mekanisme B2B terkadang menghadapi kendala karena transaksi perdagangan energi tidak hanya melibatkan kepentingan badan usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan pemerintah negara pemasok.
Oleh karena itu, kerja sama antarpemerintah diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG dari negara mitra.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan pada tingkat pemerintah ini selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui transaksi antarbadan usaha maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Tapi saya melihat bahwa kalau ini bisa kita lakukan, ini akan lebih menjamin keandalan pasokan impor,” katanya.
Saleh berharap perubahan mekanisme pengadaan ini dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara pemasok. Dengan demikian, kontinuitas impor minyak mentah dan BBM dapat lebih terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Komentar