JAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sepenuhnya melalui transfer langsung ke rekening penerima manfaat. Kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden agar seluruh masyarakat memiliki rekening perbankan. Targetnya, BSU 2026 dapat menjangkau 13,3 juta penerima.
“Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua (penyaluran BSU) diharapkan sudah bisa melalui rekening,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (12/11/2026).
Skema penyaluran pada 2026 ini berbeda dengan pelaksanaan BSU pada 2022 dan 2025. Pada kedua periode tersebut, pemerintah masih memungkinkan penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah menggodok program pembukaan rekening bagi masyarakat yang berusia di atas 17 tahun, termasuk penduduk kelompok desil I-IV. Program ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan masyarakat pada masa mendatang.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima BSU 2026 akan memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Total bantuan yang diterima mencapai Rp 900.000 dan akan dibayarkan sekaligus.
Persyaratan penerima BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja atau buruh untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” kata Indah.
Indah menjelaskan, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
“Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap,” kata dia.
BSU tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan.
Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai BSU 2026 melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.
Komentar