Sintang (Suara Landak) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kartiyus, mengaku kecewa terhadap capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
Sekda Sintang Kartiyus.SUARALANDAK/SK
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 31 Desember 2025, realisasi APBD 2025 Kabupaten Sintang baru mencapai 81,59 persen. Akibatnya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tercatat cukup besar, yakni sekitar Rp200 miliar.
Kekecewaan tersebut disampaikan Kartiyus saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli bupati, camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga lurah se-Kabupaten Sintang.
“Realisasi belanja kita jauh dari harapan kita semua. Sebenarnya minimal harus mencapai 90 persen. Makanya sulit bagi kita untuk meminta tambahan anggaran ke pemerintah pusat, karena uang yang ada saja tidak mampu kita habiskan,” tegas Kartiyus.
Ia menilai masih adanya hampir 20 persen anggaran yang tidak terserap menunjukkan lemahnya kinerja penyerapan anggaran di sejumlah OPD. Kondisi tersebut, menurutnya, patut menjadi keprihatinan bersama.
“Bayangkan, masih ada hampir 20 persen anggaran yang tidak terpakai dan tidak terserap oleh OPD kita. Ini yang membuat kita prihatin pada tahun 2025 lalu,” ungkapnya.
Kartiyus juga menyoroti adanya sejumlah OPD yang kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun pada kenyataannya anggaran yang tersedia justru tidak mampu dimanfaatkan secara optimal.
“Saya heran, ada OPD yang mengeluh anggarannya kecil, tapi anggaran kecil pun tidak bisa dihabiskan. Jangan sampai tahun 2026 terulang seperti ini lagi. Kalau perlu Silpa Pemkab Sintang nol persen, artinya penyerapan anggaran kita benar-benar bagus,” ujarnya dengan nada tegas.
Meski demikian, Kartiyus mengakui bahwa dengan realisasi anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Sintang tetap mampu melaksanakan sejumlah program pembangunan. Di antaranya peningkatan jalan sepanjang 6,6 kilometer, pembangunan dan rehabilitasi 113 unit jembatan, peningkatan jalan permukiman sepanjang 55,81 kilometer, pembangunan sarana air bersih sebanyak 1.342 sambungan rumah, serta pembangunan 400 unit sarana sanitasi.
Selain itu, Pemkab Sintang juga membangun dan merehabilitasi 41 unit gedung, 236 unit sarana pendidikan, serta 124 unit sarana kesehatan. Namun demikian, Kartiyus menegaskan masih terdapat sejumlah catatan kritis dalam pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025.
Ia menyebutkan beberapa permasalahan utama, seperti keterlambatan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, lambannya penetapan standar harga satuan, keterlambatan proses lelang, serta perencanaan teknis yang belum optimal sehingga berdampak pada capaian output kegiatan.
“Informasi pelaksanaan kegiatan juga belum dilakukan secara optimal,” tambahnya.
Selain itu, Kartiyus menilai evaluasi, monitoring, dan pengendalian internal di masing-masing OPD masih lemah. Ia juga menyoroti kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi dengan pengawas internal maupun eksternal, lemahnya dukungan data teknis OPD, serta penginputan data dalam SIPD yang belum optimal, khususnya untuk belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Semua ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan pelaksanaan anggaran dan pembangunan di Kabupaten Sintang dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” pungkas Kartiyus.[SK]
