Pontianak (Suara Landak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus mendorong peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan zakat yang produktif, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan.SUARALANDAK/SK
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah umat Islam, melainkan memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan di Pontianak, Senin (12/1/2026).
Menurut Norsan, zakat harus diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada program-program produktif yang mampu mendorong kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, Baznas Kalbar diharapkan menjadi bagian integral dari ekosistem pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komposisi pengurus yang didominasi kalangan muda, Norsan optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.
“Kepercayaan publik adalah kunci. Integritas dan profesionalisme pengurus harus dijaga agar zakat benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar mendorong optimalisasi penerapan payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang telah berjalan sejak pertengahan 2025 tersebut dinilai masih perlu diperkuat.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Pemprov Kalbar berencana mengumpulkan seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) agar pemotongan zakat dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan sebelum disalurkan melalui Baznas Kalbar.
“Dana zakat ini harus menjadi kekuatan ekonomi umat jika dikelola secara serius dan profesional,” kata Norsan.
Selain penguatan sistem penghimpunan, Gubernur juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke daerah yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif, seperti Kuching, Sarawak, Malaysia.
Ia mencontohkan, pengelolaan zakat di Kuching telah mampu membangun berbagai aset produktif, termasuk pusat perbelanjaan, yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana pengelolaan zakatnya maju, terbuka, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Baznas, Norsan berharap zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kalimantan Barat.
“Kolaborasi yang solid ini diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya.[SK]
