Sambas (Suara Landak) – Mandeknya pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas dinilai tidak lagi sekadar persoalan teknis di tingkat daerah. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas menegaskan bahwa keterlambatan proyek strategis yang berada di kawasan perbatasan langsung Indonesia–Malaysia tersebut telah berdampak luas, menyentuh citra dan wibawa Indonesia di tingkat regional hingga internasional.
HMI Sambas menilai mandeknya pembangunan waterfront perbatasan bukan sekadar persoalan daerah, tetapi menyangkut wibawa Indonesia di mata regional dan internasional.SUARALANDAK/SK
Ketua Umum HMI Cabang Sambas, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pembangunan waterfront Sambas yang berlarut-larut selama bertahun-tahun berpotensi memunculkan penilaian negatif terhadap komitmen negara dalam membangun wilayah perbatasan. Padahal, kawasan perbatasan merupakan etalase terdepan yang mencerminkan keseriusan negara dalam pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan identitas nasional.
“Waterfront Sambas berada di titik strategis yang menghubungkan aspek geopolitik, ekonomi, dan mobilitas lintas negara. Ketika proyek ini mandek, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja pemerintah daerah, tetapi juga wibawa negara,” ujar Farhan, Senin (13/1/2026).
Ia mengingatkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan waterfront Sambas dengan target penyelesaian pada 2027. Namun, memasuki awal 2026, minimnya informasi terkait perkembangan proyek justru dinilai memperlebar jarak antara janji kebijakan dan realitas di lapangan.
Menurut Farhan, ketidakjelasan progres pembangunan tersebut berisiko menggerus kepercayaan publik serta memperkuat kesan lemahnya tata kelola proyek strategis di wilayah perbatasan. Ia mencontohkan, di banyak negara, kawasan waterfront perbatasan justru dikembangkan sebagai ikon nasional, pusat pariwisata, magnet investasi, sekaligus simbol keberhasilan penataan ruang publik.
“Di kawasan ASEAN, riverfront atau waterfront sering menjadi wajah sebuah negara. Ketika proyek di Sambas berlarut-larut, pesan yang terbaca ke luar negeri sederhana namun berbahaya, Indonesia lamban menuntaskan komitmennya,” tegasnya.
HMI Sambas menilai kondisi ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan kawasan, khususnya dalam pengembangan pariwisata lintas batas, peningkatan investasi regional, serta penguatan diplomasi budaya berbasis sungai yang menjadi karakter khas Kalimantan Barat.
“Ini bukan semata soal bangunan fisik, taman, atau lanskap. Ini soal kepercayaan – kepercayaan investor, wisatawan, dan negara lain terhadap keseriusan Indonesia membangun wilayah perbatasan,” lanjut Farhan.
Atas dasar itu, HMI Sambas mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar menempatkan pembangunan waterfront Sambas sebagai prioritas strategis nasional. Farhan menekankan pentingnya penyusunan peta jalan yang jelas, tenggat waktu yang terukur, serta sistem pelaporan progres yang transparan dan dapat diakses publik.
Selain mendorong peran pemerintah, HMI juga mengajak masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan insan pers untuk turut mengawal isu ini agar tetap menjadi perhatian bersama. Menurutnya, wacana pembangunan perbatasan dan infrastruktur berkelanjutan harus terus disuarakan agar tidak berhenti sebatas retorika.
“Di wilayah perbatasan, setiap keterlambatan adalah pesan yang terbaca ke dunia. HMI tidak ingin janji terus diulang, yang dibutuhkan adalah bukti nyata,” pungkas Farhan.[SK]
