 |
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan bertajuk “Membangun Sinergi Memperkuat Regulasi untuk Demokrasi Indonesia yang Berkeadilan” yang digelar di Singkawang, Selasa (16/9/2025).
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Singkawang, Sastra Wirawan, menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap pelaksanaan demokrasi ke depan.
“Semangat para undangan dalam menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun pendapat sangat membangun. Semua masukan akan kami teruskan ke DPR RI sebagai bentuk aspirasi masyarakat untuk perbaikan sistem demokrasi,” ujarnya.
Sastra menambahkan, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilu serentak nasional maupun lokal ke depan akan berlangsung dalam dua tahap. Karena itu, Bawaslu menilai keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting agar rekomendasi yang lahir bisa memperkuat regulasi dan tata kelola pemilu.
“Pendapat-pendapat yang berkembang dalam kegiatan ini akan kami rekomendasikan sebagai masukan strategis,” tegasnya.
Sementara itu, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Singkawang, Umar Faruq, menuturkan kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Singkawang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), ISBI, dan Kementerian Agama Kota Singkawang.
“MoU ini bagian dari penguatan kelembagaan, khususnya dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Kolaborasi dengan berbagai institusi diharapkan semakin memperkuat peran Bawaslu,” katanya.
Menurut Umar, meskipun saat ini Bawaslu berada dalam masa non-tahapan pascapemilu dan pilkada, namun penguatan kapasitas tetap harus dilakukan.
“Ibarat padi, saat ini kita sedang menanam. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kita berharap saat panen nanti, yakni Pemilu 2029, tingkat pelanggaran bisa diminimalisasi,” ujarnya.
Umar menegaskan, cita-cita Bawaslu Singkawang adalah menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi.
“Demokrasi berkeadilan hanya bisa terwujud dengan regulasi yang kuat, pengawasan partisipatif, dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.[SK]
